Top
    blamakassar@kemenag.go.id
(0411) 452952
Saprillah Ajak Kepala KUA di Bulukumba Sosialisasikan dan Praktikkan Moderasi Beragama
Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M.Si (kiri), menjadi pembicara pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan KUA Angkatan III Tahun 2021 yang diadakan Kanwil Kemenag Sulsel, di Same Resort Bira Beach Bulukumba, 1 September 2021. Foto: M. Irfan

Saprillah Ajak Kepala KUA di Bulukumba Sosialisasikan dan Praktikkan Moderasi Beragama

Rabu, 1 September 2021
Kategori : Berita
66 kali dibaca

BULUKUMBA, BLAM – Kepala Balai Litbang Agama Makassar (BLAM), Dr. H. Saprillah, M.Si, mengimbau kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kementerian Agama (Kemenag) Bulukumba untuk mempraktikkan Moderasi Beragama di masyarakat.

“Semua KUA harus sudah mengetahui empat indikator Moderasi Beragama. Jangan lagi ada yang mengaku belum tahu, karena konsep Moderasi Beragama menjadi salah satu isu utama kementerian agama sejak 2019. Sekarang ini, semua KUA sudah harus mempraktikkan Moderasi Beragama di kecamatannya masing-masing,” kata Saprillah.

Hal tersebut dikatakan Saprillah, saat menjadi pembicara pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Layanan KUA Angkatan III Tahun 2021 bertema “Mewujudkan Moderasi Beragama Melalui Revitalisasi KUA”, yang diadakan Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Same Resort Bira Beach Bulukumba, 1 September 2021.

“Penelitian kami (BLAM) menyebutkan, ternyata masih banyak masyarakat umum dan bahkan tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA dan Madrasah Aliyah belum mengetahui apa itu Moderasi Beragama dan apa isinya. Sebagai ASN di kementerian agama, ini merupakan tantangan dan tugas kita bersama,” kata Saprillah.

Selain dihadiri puluhan Kepala KUA, kegiatan ini juga mengundang beberapa kepala desa, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Bulukumba sendiri memiliki 10 kecamatan, yang terbagi atas 27 kelurahan dan 109 desa. Sementara itu, kecamatan di kabupaten ini adalah Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bontotiro, Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale, dan Kindang.

“Dalam konteks kementerian agama, empat indikator Moderasi Beragama adalah penguatan kebangsaan, toleransi antarumat beragama, anti kekerasan, dan ramah terhadap lokalitas. Harapan saya, semua pegawai di KUA minimal sudah harus mengetahui empat indikator tersebut,” kata Saprillah.

Selain Moderasi Beragama, Saprillah juga menjelaskan secara panjang lebar mengenai visi dan misi kementerian agama, yang berkaitan dengan kerja-kerja KUA.

“Kata kunci dari visi dan misi kementerian agama itu ada empat, yakni kesalehan yang meliputi kesalehan personal dan kesalehan sosial; moderat dan rukun; keadilan pelayanan; dan good governance,” ujar Ketua Lakpesdam PWNU Sulawesi Selatan ini.

Masalah intoleransi dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia di kalangan aparatur sipil negara (ASN) kemenag, juga menjadi poin penting yang dibahas Saprillah.

Malah, kata dia, KUA yang selama ini merupakan ujung tombak kemenag, seharusnya dijadikan tempat untuk berlangsungnya proses ideologisasi kebangsaan.

Menurutnya, ideologisasi merupakan salah satu strategi penguatan dalam rangka revitalisasi fungsi kemenag.

“KUA harus menjadi proses ideologisasi. Jangan sampai ada ASN di KUA yang tidak bersedia mengikuti upacara bendera dan hormat bendera dengan alasan bertentangan dengan ideologi yang mereka anut. Sebagai ASN yang diikat sumpah jabatan dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tentu saja ini problem,” tegasnya.

BLAM pernah melakukan Survei Integritas Kebangsaan yang menyasar ASN di lingkungan kemenag di Sulawesi Selatan pada 2021. Survei ini mengambil sampel 1200 ASN di lingkungan kemenag di Sulawesi Selatan.

“Secara umum, temuan survei kami itu sebenarnya menunjukkan hasil bagus. Hanya saja, yang sangat mengganggu adalah, ternyata ada 0,02 persen responden ASN di lingkungan kementerian agama di Sulawesi Selatan, ternyata menolak hormat bendera. Jumlahnya memang kecil. Tapi, dalam konteks ASN, ini menjadi persoalan,” katanya.

“Semestinya, hasil yang dicapai adalah 100 persen ASN setuju. Apalagi, kita di kementerian agama berupaya untuk menuju ke zero (nol) toleransi,” tambah pria kelahiran Februari 1977, ini.

Selain ideologisasi, Saprillah juga menyebutkan, integritas, agency, dan partisipatif sebagai strategi penguatan revitalisasi fungsi kemenag. (ir)


Sumber :

Penulis : M. Irfan Syuhudi

Editor :

Berita Terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP