Top
    blamakassar@kemenag.go.id
(0411) 452952
Kearifan Lokal Jadi Salah Satu Solusi Pembangunan Rumah Ibadat
Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M. Si (tengah) dan Dr. Erens Koodoh (kiri), saat menjadi narasumber pada kegiatan seminar akhir nasional penelitian Bimas Agama BLAM tentang Best Practice Pembangunan Rumah Ibadat Berbasis Kearifan Lokal di KTI, di Hotel Cla

Kearifan Lokal Jadi Salah Satu Solusi Pembangunan Rumah Ibadat

Sabtu, 22 Mei 2021
Kategori : Berita
270 kali dibaca

KENDARI, BLAM – Jangan pernah sekalipun meremehkan kearifan lokal di suatu daerah. Sebab, kearifan lokal, ternyata masih cukup ampuh meredam pertikaian dan ketegangan yang terjadi antarkelompok beda agama akibat pembangunan rumah ibadat di Indonesia.

Hal tersebut dikemukan Peneliti Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balai Litbang Agama Makassar (BLAM), saat menyajikan hasil riset mereka tentang Best Practice Pembangunan Rumah Ibadat Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Hotel Claro Kendari, Sabtu, 22 Mei 2021.

Pada riset ini, Tim Bimas Agama menurunkan tujuh peneliti. Mereka menyebar ke berbagai lokasi di KTI.

Dr. Sabara, koordinator penelitian, meneliti di Kepulauan Kei, Maluku. Kemudian, Ali Saputra di Kendari, Dr. Syamsurijal di Polewali Mandar, Sitti Arafah (Gorontalo), Paisal (Tana Toraja), Dachlan (Palu), dan Muh. Irfan Syuhudi (Kabupaten Soppeng).   

Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M.Si dan Dr. Erens Koodoh, M.Si, Dosen Antropologi Universitas Halu Oleo Kendari.

Dr. Sabara, yang mengambil contoh kasus pembangunan Masjid Al-Manafi, Desa (Ohoi) Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Maluku Tenggara, mengemukakan, pembangunan dua masjid tersebut menunjukkan adanya best practice, lantaran melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat lintas agama.

“Bahkan, dalam struktur kepanitiaan pembangunan masjid, ada 15 nama panitia non Muslim,” ujar Sabara, di depan peserta, yang terdiri atas Pegawai Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, Pegawai Kemenag Kendari, Pengurus FKUB Kendari, akademisi, ormas Islam, dan aktivis.

Kearifan lokal yang merekatkan hubungan lintas agama di Kei dimulai dari filosofi ain ni ain, hukum adat Larvul Ngabal, semangat fanganan, hingga bentuk praktis maren (gotong-royong) dan yelim (saling membantu).

“Kearifan lokal tersebut ikut membangun kesadaran kolektif dan kekuatan pendorong yang mengatasi perbedaan iman, hingga terwujudnya best practice tersebut,” katanya.  

Hal serupa ditemukan Syamsurijal, yang mengambil kasus pembangunan gereja di Jalan Baru-Kelurahan Takatidung dan di Desa Riso, Polewali Mandar.

Masyarakat di dua tempat tersebut yang mayoritas Muslim, menerima dengan tangan terbuka pendirian dua gereja tersebut. Bahkan, umat Muslim ikut mendukung proses berdirinya gereja.

Penyebab pembangunan rumah ibadat (gereja) berjalan baik dan damai, kata Syamsurijal, disebabkan oleh adanya dukungan struktrural dan kultural.

Dukungan struktural yang dimaksud, adalah kebijakan dan kearifan dari pemerintah daerah, khususnya pejabat yang menangani perizinan rumah ibadat.

“Sedangkan dukungan kultural, adalah adanya kearifan lokal masyarakat melalui “sipamandaq” yang mengikat mereka sebagai satu keluarga,” kata Syamsurijal, yang juga Ketua LTN PWNU Sulawesi Selatan.

Ali Saputra, yang mendalami kasus pembangunan Gereja Katolik Stasi Anduonohu di Kendari, menyatatakan, pembangunan Gereja Katolik tersebut juga berjalan baik.

“Hal ini ditunjang oleh adanya nilai dan rasa tanggung jawab, saling menghargai dan mengasihi, maupun kesediaaan untuk berkorban, seperti ditunjukkan oleh warga Muslim di sekitar lingkungan gereja maupun pihak gereja sendiri,” kata Ali Saputra.

Saprillah

Sementara, Kepala BLAM, Dr. H. Saprillah, M.Si, dalam sambutannya, menyatakan, pembangunan rumah ibadat di Indonesia, selalu saja menjadi isu hangat.

Menurutnya, ketika rumah ibadat masuk dalam ranah sosial, maka rumah ibadat telah menjadi pertarungan sosial. Buktinya, masih sering ditemui ada sebagian orang keberatan apabila ada rumah ibadat agama lain hendak dibangun di sekitar tempat tinggalnya.

“Ketika rumah ibadat memasuki ruang-ruang politik, di mana akan berjumpa dengan kepentingan mayoritas, maka ia tidak lagi menjadi kepentingan agama tertentu saja, melainkan menjadi mayoritarianisme,” katanya.

Menurut Saprillah, sejumlah riset di BLAM menunjukkan, gejala mayoritarianisme-lah yang menyebabkan terjadinya kebuntuan komunikasi antaridentitas. Hal ini bukanlah gejala spesifik, tetapi menjadi gejala global.

Pada tulisan Diana L. Eck, Dosen Perbandingan Agama dan Studi Agama-Agama India di Universitas Harvard, yang meneliti di Perancis, menyatakan, Perancis disebutnya negara ekslusive sekuleristik, karena negara ini melarang semua agama melakukan dan merayakan ekspresi keagamaan di ruang-ruang publik.

Hal ini, tentu saja, berbeda dengan Indonesia. Yang menarik, meskipun negara yang mengelola agama, tetapi Indonesia selalu mengedepankan toleransi dan hidup rukun.

“Di Indonesia, ada kesadaran yang muncul dari awal, bahwa agama bisa menjadi persoalan krusial dan sekaligus modal sosial yang sangat kuat. Apalagi, negara ini (Indonesia) sejak awal tidak afirmatif terhadap satu agama mayoritas, yaitu Islam. Dalam kata lain, negara tidak mengafirmasi kepentingan umat Islam secara simbolik dalam konstitusi kita,” kata Ketua Lakpesdam PWNU Sulawesi Selatan, ini.

“Secara politik, identitas keislaman yang menjadi agama mayoritas di Indonesia tidak dimunculkan di Indonesia. Namun, tentunya, ada juga kesadaran, ruang-ruang simbolik ini akan bermasalah, terutama di rumah-rumah ibadat, karena rumah ibadat adalah potret yang paling menantang dalam masalah kerukunan umat beragama di Indonesia,” lanjutnya.

Contoh lain disebutkan lagi Saprillah. Misalnya, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006.

Ia menyatakan, kehadiran PBM adalah bagian untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan di Indonesia. Namun, kata Saprillah, tidak semua daerah menyambut positif regulasi tersebut.

“Ketika hendak membangun rumah ibadat, misalnya, ada warga yang tidak terlalu memerlukan regulasi tersebut, karena relasi antarkelompok berbeda agama selama ini akur-akur saja disebabkan oleh kearifan lokal mereka berjalan baik. Sebaliknya, ada juga yang menjadikan PBM sebagai solusi untuk membangun rumah ibadat,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan Madrasah Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, H. Muh. Saleh, M.Pd, sebelum membuka acara ini, mengaku gembira BLAM menggelar seminar nasional akhir di kotanya.

“Alhamdulillah, pembangunan rumah ibadat di Sulawesi Tenggara tidak pernah bermasalah. Bahkan, kami juga memiliki banyak kearifan lokal yang masih dipraktikkan oleh masyarakat,” kata Saleh. (ir)


Sumber :

Penulis : M. Irfan Syuhudi

Editor :

Berita Terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP