Hizbut Tahrir dan Gerakan Trans-Nasional Islam di Indonesia

Hizbut Tahrir dan Gerakan Trans-Nasional Islam di Indonesia

oleh Sabara

Kejatuhan Orde Baru membawa angin segar bagi bangkitnya beragam kelompok gerakan yang selama rezim Orba berkuasa tak memiliki ruang gerak untuk tampil. Berbagai kelompok gerakan yang dulu “dikerangkeng” bahkan diberangus oleh rezim orba, baik kelompok yang disebut dengan ekstrim kiri (eki), yaitu kelompok gerakan yang cenderung berhaluan Sosialis-Marxis dan kelompok yang dikategori sebagai ekstrim kanan (eka), yaitu kelompok atau gerakan Islam Politik yang memiliki komitmen perjuangan mengubah haluan Negara menjadi Negara Islam atau setidaknya memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia. Sejarah kelam pemberontakan DI/TII yang kemudian bermetamorfosa menjadi NII, serta munculnya berbagai Komando Jihad di tahun 1980-an dan puncaknya pada tragedy Tanjung Priok 1984 menyebabkan kelompok Islam Politik ini mengalami cooling down dan bergerak di bawah tanah.

Selain, kelompok NII yang lebih cenderung bercorak lokal dan dapat dikatakan nyaris tidak memiliki keterkaitan langsung dengan gerakan Islam Politik dalam skala Internasional. Muncul kelompok Islam yang menggunakan pendekatan pendidikan dalam pola gerakannya, kelompok usroh, dan kelompok-kelompok independen yang memisahkan diri dari jamaah NII.[1] Pada perkembangannya kelompok ini bermetamorfosa menjadi kelompok Tarbiyah. Kelompok ini menggabungkan model gerakan dengan sistem sel dan ideology Islam ala Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini tak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kelompok jihadi, meski basis perjuangannya adalah menajdikan Islam sebagai solusi, kepemimpinan, dan berupaya menegakkan syariat Islam dalam level Negara.[2] Kelompok ini kemudian mendapatkan momentumnya pada tahun 1998 dengan membentuk organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan secara politik terkonsolidasi melalui Partai keadilan (belakangan berubah menajdi Partai Keadilan Sejahtera).

Salah satu kelompok lain yang mewakili kelompok Islam Politik adalah Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya disebut HTI), mereka mewakili kelompok Islam Politik yang mengambil haluan ekstra-parlementer, karena secara ideologis mereka mengharamkan sistem demokrasi. HTI secara ideologis menjadi bagian integral dari kelompok Islam trans-nasional yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu Hizbut Tahrir (HT). Dengan demikian, HTI merupakan satu bentuk gerakan Islam trans-nasional yang masuk di Indonesia dengan membawa ideologi global HT, yaitu system Khilafah islamiyah.

HTI sebagai sebuah gerakan Islam trans-nasional, sebagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi-Salafi.[3] Di Indonesia istilah ideologi trans-nasional ini dipopulerkan pertama kali oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Muzadi, sejak pertengahan 2007 silam. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Menariknya, ideologi ini menurut Hasyim Muzadi bukan hanya datang dari Timur Tengah, tapi juga dari Barat. Kelompok seperti Majelis Mujahidin, Ikhawanul Muslimin, Jaulah, Al-Qaeda disebut sebagai kelompok yang dikategorikan ideologi transnasional dari Timur (NU Online, 15/05/2007). Sedangkan Jaringan Islam Liberal, seperti sering dilontarkan Hasyim Muzadi, kelompok yang mengembangkan ideologi trans-nasional dari Barat.

Dalam peristilahan dari akademisi maupun pers Barat penamaan yang senada dengan makna ideologi transnasional ini menggunakan istilah fundamentalisme yang oleh John L. Esposito,[4] dikonsepsi dalam tiga pengertian Pertama, semua usaha untuk kembali pada kepercayaan dasar. Dalam konteks masyarakat Islam adalah usaha kembali kepada Alquran dan hadis sebagai model hidup normatif. Kedua, pengertian yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Protestanisme Amerika. Fundamentalisme adalah gerakan Protestanisme abad 20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal sebagai hal yang fundamental bagi kehidupan  dan ajaran Kristen. Bagi kebanyakan orang Kristen, cap ini bernada penghinaan yang berarti dekat dengan  sesuatu yang statis, kemunduran dan kejumudan. Ketiga, istilah untuk untuk menyebut sesuatu yang terkait dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme. John L. Eposito gerakan ini dengan “Kebangkitan Islam” atau “aktivisme Islam” yang dinggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dalam tradisi Islam seperti konsep tajdid (pembaruan) dan islah (perbaikan).

Dengan alasan yang hampir mirip pula, sebagian akademisi menyebut gerakan ini dengan “Islamisme”. Itu merujuk pada pandangan yang berusaha melihat Islam sebagai ideologi yang tidak hanya harus diterapkan dalam wilayah politik, tapi juga pada segala dimensi kehidupan masyarakat modern.[5] Dalam pandangan kelompok ini, Islam harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat tersebut, dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi. Dari cara pandang ini karena itu kelompok ini melihat pentingnya kehadiran negara atau sistem Islam. Sementara sebagian besar muslim justru melihat, menjadi muslim tanpa harus menjadi islamis adalah sesuatu yang mungkin.

Jika pengertian trans-nasional ini secara substansial tak beda dengan pengertian Islamisme ini, maka fenomena gerakan ini sebetulnya bisa ditarik ke belakang pada akar sejarah kebangkitan dan pebaharuan Islam yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-18: gerakan Muhammad bin Abdul wahab (1703-1787) di Arabia tengah; gerakan pada abad ke-19 dan ke-20 yang dipimpin oleh tiga pemikir: Jamaludin al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935). (Fealy dan Bubalo, 2007; 30). Gerakan yang dikembangkan oleh Ibnu Abdul Wahab untuk kembali pada as-salaf ash-shalih, tiga generasi pertama sahabat Nabi Muhammad yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi ini membayang-bayangi lahirnya Ikhwanul Muslimin oleh Hassan Al-Banna di Mesir pada 1928. Pendiri gerakan itu berpandangan, ancaman Barat yang tidak hanya berbentuk fisik tapi juga intelektual dan spiritual harus dilawan dengan kembali pada dasar-dasar Islam, dan perlunya al-nizham al-Islami, negara atau sistem Islam.

Setelah kematian Al-Banna akhir 50-an gagasan ideologi selanjutnya dikobarkan oleh sang ideolog handalnya Sayyid Qutb. Tokoh ini sendiri dieksekusi pemerintah Mesir pada 1966. sebelumnya, setelah kebijakan represi dilakukan pemerintah Mesir, sebagian aktivis Ikhawanul Muslimin mengungsi ke Arab Saudi. Salah satunya adalah Said Ramadhan yang kemudian menjadi salah seorang pendiri Rabithah al-Alam Islami. Menantu al-Banna ini kemudian pindah ke Jenewa untuk mengembangkan ideologi Ikhwan di kawasan Eropa. Muhammad Qutb, adik kandung Sayyid Qutb juga ikut pindah ke Arab Saudi yang kemudian menjadi dosen di King Abdul Aziz University Jeddah dan mengajar Osama bin Laden, salah seorang mahasiswanya.[6]

Pada era 50-an pula Taqiudin Al-Nabhani (1909-1997) mendirikan Hizbuttahrir di Yerussalem Timur yang waktu itu dikuasai Yordania. Gerakan Ikhawanul waktu itu ditudingnya terlalu moderat. Konflik Israel-Palestina dipandang Taqiudin mencerminkan konflik yang lebih luas antara dunia Islam dan non-Islam. Untuk memenangkan pertarungan itu, ia menilai perluanya khilafah Islamiyah

internasional, yang diawali dari teritori kawasan Arab dan kemudian membentang ke wilayah non-Arab.

Jalur transmisi ide-ide islamisme ke Indonesia menurut beberapa studi ini setidaknya mengambil tiga jalur).[7] Pertama, gerakan-gerakan sosial. Di jalur ini transmisi ide dibawa oleh pelajar atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. Mereka belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Islam Madinah, Universitas Ummul Qura Mekah, Universitas al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, atau Universitas King Abdul Aziz. Sementara itu, saluran utama kelompok jihadis adalah melalui perang Afghanistan pada 1980-an yang kemudian melahirkan kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah.

Kedua, jalur pendidikan dan dakwah. Lembaga-lembaga dan beberapa  orang dari negara Timur Tengah termasuk Mesir  Kuwait belakangan cukup aktif berkiprah di bidang pendidikan dan dakwah di Indonesia. Agen-agen itu meliputi atase kedutaan Arab Saudi di Jakarta, Rabithah Alam Islami, International Islamic Relief Organization (IIRO) dan Word Assembly Muslim Youth (WAMY), atau lembaga amal nonpemerintah seperti al-Haramain –yang cabangnya di Indonesia dituding Amerika sebagai organisai pendukung terorisme (Fealy dan Bibalo; 92). Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Cabang Universitas al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi juga dianggap salah satu lembaga yang mentransmisikan ide-ide Ikhawanul Muslimin dan Salafi. Sebagian alumninya ada yang menjadi petinggi PKS. Penelitian Sidney Jones menyebut sebagian besar para alumni menjadi figur berpengaruh dalam gerakan Salafi di Indonesia melalui penerbitan, atau dengan menjadi dai, guru maupun ulama. (Fealy; 96). Tiga organisasi yang secara khusus mendapat dukungaan signifikan dari Saudi adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jamiat Islam wa al-Irsyad dan Persis.

Ketiga, jalur publikasi dan internet. Melalui sejumlah media baik cetak maupun online, atau buku-buku dalam versi Arab maupun terjemahan, juga menjadi salah satu jalur transmisi cukup efektif. Beberapa penerbit buku di Indonesia bahkan mengkhususkan menerbitkan atau menerjemahakan buku beraliran salafi dan pemikiran-pemikiran dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Studi Greg Fealy dan Bubalo ini selanjutnya menyebut tiga arus utama gerakan islamisme yang  ada di Tanah Air. Pertama, Ikhawanul muslimin yang diadopsi gerakan tarbiyah dan mulai berkembang di perguruan tinggi di era 80-an dan awal 90-an. Di masa itu tentu saja gerakan ini berkembang underground di bawah tekanan rezim Soeharto. Konsolidasi ini menemukan momentumnya ketika rezim Soeharto tumbang. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang berdiri pada April 1998, sebagian pemimpinnya kemduian mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (waktu itu bernama Partai Keadilan). Kedua, kelompok salafi. Kelompok ini sebagian besar berbasis lembaga dakwah dan pendidikan. Misalnya Yayasan al-Sofwah, Yayasan Ihsa at-Turost, dan Al-Haramain al-Khoiriyah. Gerakan salafi yang cukup fenomenal adalah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Waljamaah (FKAWJ) yang melahirkan Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Tholib. Berdiri 1998, bubar Oktober 2002. Ketiga, kelompok jihadi. Kelompok ini adalah kelompok paling ekstrem dari gerakan islamisme yang mengesahkan kekerasan seperti bom bunuh diri. Jaringan Islamiyah yang didirikan pada 1 Januari 1993 oleh Abdullah Sungkar termasuk kelompok. Jejaring inilah yang  kemudian melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang dilakukan Imam Samudera dan kawan-kawan.

Pola transformasi dan kaderisasi kelompok keislaman trans-nasional ini di Indonesia memanfaatkan sarana pendidikan, yaitu kampus dan sekolah. Sejak tahun 1980-an kelompok ini dikenal dengan gerakan usroh yang berkembang di kampus-kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Penetrasi tersebut kemudian berkembang masuk ke sekolah-sekolah menengah umum melalui eksrakurikuler Kerohaniaan Islam (ROHIS).


[1]Nur Khaliq Ridwan, Regenerasi NII: Membedah islam Jihadi di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 8.

[2]Ibid., h. 9.

[3]Menurut hasil penelitian Tim Peneliti bidang Kehidupan keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2015, kelompok Islam Trans-Nasional terkategori ke dalam tiga kelompok, yaitu; Kelompok Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), kelompok Wahabi-Salafi, dan Hizbut Tahrir. Tim Peneliti bidang kehidupan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Pergeseran Paham Keagamaan mahasiswa Muslim di Kawasan Timur Indonesia. (Makassar, Balai Litbang Agama Makassar. 2015). Laporan penelitian.

[4]John L. Esposito, Ancaman islam: Mitos atau Realitas, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17-18.

[5]Oliver Roy. Globalized Islam the Search for a New Ummah. (London: Hurst, 2004), h. 58.

[6]Abdyrrahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika-the Wahid Institute-the Maarif Institute, 2009), h. 82.

[7]Fealy Greg dan Anthony Bubalo. Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme di Indonesia.(Bandung: Mizan, 2007), h. 84.